MAHASISWA BERPOLITIK?

Meskipun Ditjen DIKTI telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 26/DIKTI/Kep/2002 untuk melindungi keaslian pemikiran mahasiswa supaya jangan sampai ternodai kepentingan suatu golongan, partai atau kelompok tertentu, dengan mencegah masuknya organisasi ekstra kampus (OMEK) ke dalam kampus. Namun para aktifis OMEK tersebut ternyata masih banyak yang tidak pernah bosan untuk terus berusaha dan terus melebarkan sayapnya masuk ke dalam lingkungan kampus. Berbagai cara mereka halalkan untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya, tidak jarang pula mereka sampai mengangkat SARA (Suku, Ras, Agama, Antar golongan), bahkan banyak lagi diantara mereka yang saling berebut kursi kekuasaan di tingkatan mahasiswa melalui berbagai organisasi intra kampus (HMJ, BEM, DMF, MPM maupun LSO). Dan yang lebih memalukan lagi, ada pula sebagian dari mereka yang menggunakan berbagai cara-cara intimidasi, pengancaman, sampai dengan aksi-aksi kekerasan dengan sebilah pancor dan celurit ditangan. Sebuah aksi konyol dari mereka yang menyebut dirinya organisasi mahasiswa dan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Berbuat curang dalam pemilihan ketua dan pengurus HMJ, BEM, dan organisasi intra kampus lainnya demi kepentingan kelompoknya sudah merupakan hal yang biasa. Kemudian memanfaatkan kekuasaan mereka dalam organisasi intra kampus yang telah berhasil mereka kuasai demi kepentingan kelompoknya juga sudah hal yang lumrah bagi mereka.

Melalui organisasi intra kampus yang telah berhasil mereka kuasai inilah, mereka berupaya merapatkan diri dengan jajaran kampus, mengampanyekan jargon dan ideologi golongan, partai atau kelompok yang menjadi rekanan OMEK tersebut serta melakukan kaderisasi terhadap sejumlah mahasiswa untuk penggalangan massa kelompok mereka. Masuknya politik praktis berkepentingan di kampus tersebut dapat dilihat secara nyata dari keberadaan salah satu OMEK yang biasanya satu suara dalam mengampanyekan isu yang sama dengan golongan, partai atau kelompok yang menjadi rekanannya. Malangnya, tidak sedikit aktivis mahasiswa kini yang ikut terbujuk masuk dalam pusaran politik praktis berkepentingan itu. Berbagai iming-iming diberikan golongan, partai atau kelompok tertentu melalui OMEK rekanan mereka tersebut, semisal memberi kemudahan dalam hal bantuan dana kuliah (beasiswa), jalan pintas yang memudahkan merintis karir politik setelah lulus nanti, menambah jaringan kerja dan semacamnya bagi yang bersedia menjadi kader.

Sangat berbahaya ketika faham partai politik tertentu melalui beberapa OMEK tersebut mulai menjamah kampus, bahkan warna kampus pun bisa ikut berubah layaknya warna yang mereka bawa. Terkadang dalam satu organisasi kemahasiswaan yang telah jatuh ketangan mereka, orang-orang di dalamnya sebagian besar merupakan orang dalam satu faham golongan, partai atau kelompok tersebut. Ini yang akan menjadi racun bagi lainnya, mereka bisa jadi mempengaruhi anggota-anggota lain bahkan mahasiswa lain dalam kampus tersebut secara keseluruhan.

Mahasiswa memang boleh saja berpolitik bahkan terjun langsung dalam suatu partai karena mereka juga seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak politik. Namun disini konteksnyalah yang salah, naungan berpolitik itu tidak seharusnya diatasnamakan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan. Dipundak mahasiswa masa depan bangsa dan negara ini berada, mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Apa jadinya jika para mahasiswa tersebut justru bermain-main dengan golongan, partai atau kelompok yang memiliki berbagai kepentingan politik. Mahasiswa harus kritis dan sadar akan posisinya, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan tertentu.